PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penulis : Pustaka Yustisia
Penerbit : PUSTAKA YUSTISIA
Kategori : Hukum & Undang-undang
Harga : 125.000
Sinopsis : Buku ini Telah Terbukti Menjadi Referensi Utama oleh Para Rekanan Proyek Pengadaan Barang/Jasa

Semua Materi Terbaru tentang Perubahan Peraturan Sudah Terdapat dalam Buku Ini (Perpres No. 35 Tahun 2011 & Perpres No. 70 Tahun 2012)

Dilengkapi:

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Data Resmi dari LKPP tentang Matriks Perbedaan antara Perpres No. 54/2010 dengan Kepres No. 80/2003 Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Update Rekapitulasi 417 Daftar Hitam (Black List) Perusahaan/Individu dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 merupakan produk hukum yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres ini sangat penting karena menjadi acuan resmi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam Perkembangan terakhir kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres No. 70/2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah, penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sebelumnya juga telah ada Perubahan Pertama atas Perpres No. 54 Tahun 2010 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 yang mencakup penambahan kriteria Penunjukan Langsung (PL) untuk pekerjaan jasa konsultan hukum (advokat) dan arbiter yang mendesak dan tidak bisa direncanakan terlebih dahulu.

Perubahan yang tertuang dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 ini bertujuan menghilangkan bottlenecking dan multitafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat dan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan.

Perpres No. 70/2012 ini mulai berlaku sejak diundangkan, yakni tanggal 1 Agustus 2012. Pengadaan yang sedang dilaksanakan dapat dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010. Demikian pula dengan perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Perpres No. 70/2012 ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

Dengan perubahan ini, diharapkan percepatan penyerapan anggaran dapat terlaksana dan makin berkurangnya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Pemesanan Hubungi 085713888005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s